TTS Memanas! Massa AGAPE Geruduk Kantor Bupati, Bongkar 18 Dosa Pemerintah: Nepotisme, Anggaran Siluman, hingga Dugaan Penyerobotan Aset Negara!
www.pena.my.id //
Rabu, 29 April 2026.
Jantung pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendadak panas.
Gedung Kantor Bupati yang biasanya menjadi simbol wibawa penguasa, hari itu berubah menjadi panggung pengadilan jalanan. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Perubahan (AGAPE) datang bukan sekadar untuk berteriak, melainkan membawa “pisau bedah” berupa 18 poin tuntutan yang siap menguliti habis borok kinerja, etika, dan integritas rezim yang tengah berkuasa.
Dipimpin oleh Koordinator Umum Nikodemus Mana’o, aksi damai yang mendapat pengawalan ketat aparat Polres TTS ini bergerak dari Lapangan Puspenmas Soe, membelah jalur Tugu Adipura hingga tiba di gerbang Kantor Bupati. Apa yang mereka suarakan bukanlah riak kecil, melainkan gelombang kemarahan atas dugaan pemerintahan yang telah dikerdilkan menjadi semacam “perusahaan keluarga”.
Ini bukan sekadar tuntutan, ini suara rakyat yang selama ini diabaikan! Ini bukan lagi isu kecil, ini soal etika dan integritas pemerintahan,” gema suara Niko Mana’o, memecah ketegangan di hadapan aparat dan pejabat yang mengunci mulut
Sorotan paling tajam dan menyayat akal sehat publik dalam aksi ini adalah dugaan kuat praktik nepotisme yang dilakukan secara telanjang. Pemerintahan Kabupaten TTS dituding telah disulap menjadi lahan garapan kroni dan kerabat.
Massa AGAPE membongkar komposisi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) TTS yang dinilai sangat nir-etika: Posisi Ketua dikuasai langsung oleh Bupati, sementara kursi Bendahara diduduki oleh putri kandungnya, dan manajer PERS SOE diserahkan kepada putranya.
Ironisnya, di bawah kendali “keluarga” ini, KONI menyedot anggaran fantastis lebih dari Rp3 Miliar pada TA 2025. Di saat yang sama, jeritan warga Desa Kuatae yang terancam longsoran justru dibiarkan menggantung tanpa empati anggaran
Tidak berhenti di sektor olahraga, tentakel nepotisme diduga kuat merayap hingga ke sektor kesehatan dan kepegawaian. Bupati dituding memanfaatkan dalih Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Soe untuk mempekerjakan cucu kandungnya, dr. Missa. Sementara itu, meski jalur dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) telah ditutup, keponakan Bupati, dr. Sintia, disebut-sebut tetap dipaksakan masuk ke Puskesmas Panite.
Skandal penempatan jabatan tak masuk akal juga menyasar Wakil Bupati. Sang istri, yang baru menduduki golongan 3D dan baru dilantik sebagai Kepala Bidang, diduga dipaksakan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) di Dinas BKKBKS, melangkahi Sekretaris Dinas yang sudah berpangkat golongan 4B.
Lelucon birokrasi berlanjut di Dinas Pertanian, di mana kursi Kepala Dinas diduduki oleh sosok berpendidikan S2 Teknik Sipil. “Aneh bin ajaib,” sindir massa dalam orasinya. Penempatan pejabat yang tabrak aturan dan jauh dari kata meritokrasi ini menunjukkan betapa rusaknya sistem regenerasi di tubuh Pemkab TTS.
Tuntutan AGAPE tidak hanya menyoal siapa yang duduk di mana, tetapi kemana perginya uang rakyat. Dugaan manipulasi dan skandal keuangan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibongkar satu per satu.
Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), Kepala Dinas dituding melakukan kebohongan publik dan memanipulasi dokumen. Proyek-proyek fisik yang belum tuntas secara ajaib telah di-PHO (Provisional Hand Over) demi memastikan pencairan dana. Lebih miris lagi, Kadis P&K ini disebut-sebut memiliki temuan senilai miliaran rupiah dari hasil Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, namun justru diberi “hadiah” jabatan strategis oleh Bupati
Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sang Kepala Dinas disorot atas dugaan pembelian mobil dinas siluman tanpa melalui penganggaran APBD, sebuah kasus yang kabarnya tengah dalam pantauan Kejaksaan Negeri (Kejari) TTS.
Namun, bagian paling gelap dan menyayat hati dari 18 poin tuntutan tersebut adalah insiden di Dinas Pertanian. Massa mengungkap adanya dugaan upaya bunuh diri oleh salah satu Kepala Bidang.
Tragedi ini diduga kuat dipicu oleh tekanan mental akibat dana perjalanan dinas ratusan juta rupiah ke Jawa Timur—yang disebut-sebut dipakai oleh Bupati dan Kadis—tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Uang ratusan juta ini kemana?” desak massa, menuntut transparansi atas nyawa dan integritas yang nyaris melayang.
Rezim ini juga dinilai buta terhadap nasib rakyat kecil. Nasib tenaga tenaga PPPK paruh waktu yang tak kunjung menerima SK,sedangkan ada rekrutan tenaga autsorcing 60 orang .Monopoli kuota sapi yang mencekik peternak lokal, hingga jeritan warga Desa Spaha, semuanya menguap tanpa jawaban.
Alih-alih mengurus rakyat, pemerintah justru sibuk dengan proyek-proyek fisik yang janggal di awal 2026. Mulai dari proyek lampu jalan, hingga pembangunan misterius di belakang Rumah Jabatan (Rj) Bupati.
Massa mempertanyakan urgensi dan legalitas bangunan di belakang Rj Bupati tersebut, menduga adanya pelanggaran Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perusakan fasilitas umum di Lapangan Pemda, hingga indikasi penyerobotan inventaris negara.
Menutup daftar panjang kebobrokan, AGAPE mempertanyakan keterlibatan seorang tokoh agama, Pdt. Nefri Tanu, yang masuk dalam susunan Panitia Seleksi (Pansel) untuk jabatan Direktur Utama PDAM dan lelang jabatan Eselon II.
Publik berhak curiga, kapasitas apa yang membuat seorang pemuka agama ditarik ke dalam ranah pragmatisme birokrasi, jika bukan untuk melegitimasi pilihan-pilihan penguasa?
Di akhir orasinya di depan gerbang Kantor Bupati yang dijaga ketat oleh Sat Pol PP dan aparat Kepolisian, AGAPE memberikan ultimatum tegas.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah tidak bersembunyi di balik dinding birokrasi dan segera memberikan jawaban resmi.
Mereka menuntut evaluasi total, pencopotan pejabat bermasalah, dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menyapu bersih dugaan korupsi yang telah diurai di ruang publik.
Jika 18 poin tuntutan ini hanya dianggap angin lalu, maka bukan tidak mungkin, aksi ini hanyalah pemanasan dari ledakan kemarahan rakyat TTS yang lebih masif.
Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa lagi lari dari
kenyataan; rakyat menuntut pertanggungjawaban, sekarang.
www.pena.my.id //
Redaksi Nasional.
Esy Lafu