DPD YPTKIS se-NTB Silaturahmi dan Audiensi dengan Disnaker Provinsi NTB, Bahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
MATARAM, NTB — pena.my.id Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Peduli Tenaga Kerja Indonesia Sejahtera (YPTKIS) se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi NTB, Kamis (23/7/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Disnaker Provinsi NTB dan diterima oleh jajaran bidang penempatan tenaga kerja. Audiensi membahas sejumlah hal terkait perlindungan dan penanganan persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya warga NTB yang bekerja di luar negeri.
Rombongan YPTKIS dipimpin Ketua DPP YPTKIS, Henli Sunardi, dari Lombok Timur. Ia didampingi sejumlah Ketua DPD YPTKIS kabupaten/kota di NTB, di antaranya Bambang selaku Ketua DPD YPTKIS Kabupaten Sumbawa Barat, Nursidin selaku Ketua DPD YPTKIS Kota Mataram, Hasan selaku Ketua DPD YPTKIS Kabupaten Lombok Barat, dan Abdul Manan selaku Ketua DPD YPTKIS Kabupaten Lombok Utara.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Disnaker Provinsi NTB menyambut baik kunjungan YPTKIS. Pihak Disnaker berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan YPTKIS dapat terus terjalin, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan kepada PMI.
Perwakilan Disnaker Provinsi NTB juga menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap PMI saat ini mengalami peningkatan, salah satunya dari negara Malaysia. Penempatan PMI tersebut diharapkan tetap dilakukan melalui prosedur resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada hari yang sama, pihak Disnaker Provinsi NTB juga melepas keberangkatan lebih dari 100 PMI yang akan bekerja ke Malaysia melalui jalur resmi.
Sementara itu, Ketua DPP YPTKIS Henli Sunardi menyampaikan bahwa komunikasi antara YPTKIS dan sejumlah instansi terkait selama ini telah berjalan dengan baik. Menurutnya, YPTKIS terus berupaya mengambil bagian dalam membantu menangani berbagai persoalan yang dihadapi PMI, termasuk warga negara Indonesia yang mengalami permasalahan di luar negeri.
Henli menjelaskan, YPTKIS juga telah terlibat dalam penanganan sejumlah pengaduan PMI, termasuk kasus yang terjadi di Suriah dan beberapa lokasi lainnya. Penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait hingga PMI yang mengalami persoalan dapat memperoleh bantuan dan dipulangkan ke Indonesia.
“Selama kurun waktu 40 bulan terakhir, seluruh pengaduan yang masuk ke YPTKIS telah dapat kami selesaikan,” ujar Henli dalam kesempatan tersebut.
Ia menambahkan, YPTKIS saat ini telah membentuk kepengurusan di seluruh 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB. Pembentukan kepengurusan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyamakan standar kerja dalam memberikan pelayanan serta pendampingan kepada PMI di setiap daerah.
Menurut Henli, keberadaan struktur organisasi di seluruh wilayah NTB juga diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila terdapat PMI asal NTB yang menghadapi persoalan, baik sebelum keberangkatan maupun ketika telah berada di luar negeri.
Pihak Disnaker Provinsi NTB menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap keberadaan serta peran YPTKIS dalam membantu masyarakat, khususnya dalam persoalan yang berkaitan dengan PMI.
Disnaker Provinsi NTB juga menyatakan akan terus mengikuti perkembangan kegiatan YPTKIS serta memfasilitasi koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten/kota. Komunikasi antara YPTKIS dan instansi pemerintah diharapkan dapat terus berjalan secara baik dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Henli Sunardi juga menyampaikan rencana untuk melaporkan perkembangan kegiatan dan kiprah YPTKIS kepada pihak berwenang. Selain itu, YPTKIS berencana mengatur waktu untuk menyampaikan maksud dan tujuan lembaga kepada Gubernur NTB dalam kesempatan mendatang.
Kunjungan silaturahmi dan audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antara YPTKIS dan pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada PMI asal NTB.
YPTKIS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB atas sambutan, keterbukaan, dan dukungan yang diberikan. Sinergi antara lembaga masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat terus diperkuat demi mewujudkan perlindungan yang optimal bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat.
Sumbawa Barat, 23 Juli 2026
Dikeluarkan oleh:
Dewan Pimpinan Daerah YPTKIS Kabupaten Sumbawa Barat
Syamsuddin Arsad