Jakarta ,Mediapena.my.id // Kritik keras meluncur dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat kerja bersama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Sorotan utama tertuju pada proses rekrutmen yang dinilai bermasalah — terbukti dengan ditemukannya taruni Akademi Kepolisian (Akpol) yang mengalami stroke dan siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) yang memiliki penyakit jantung, namun keduanya tetap lolos ke tahap pendidikan.
Temuan ini memicu pertanyaan yang langsung menohok soal integritas seleksi:
“Rekrutmennya yang salah. Bayar atau titipan? Sehingga memproses yang tidak memenuhi standar kesehatan.”
Kritik tidak berhenti di situ. DPR juga menyoroti kebijakan yang menjadikan Lemdiklat sebagai “tempat pembuangan” bagi personel polisi bermasalah dari satuan kerja lain seperti Reserse atau Lalu Lintas. Akibatnya, tenaga pengajar yang seharusnya mendidik calon perwira secara profesional justru kerap hanya berbagi keluh kesah pengalaman pahit mereka kepada para siswa — jauh dari standar pendidikan yang diharapkan.
Meski melontarkan kritik pedas, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap rasionalisasi anggaran Lemdiklat menjadi Rp14,4 triliun — langkah yang dinilai krusial untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, meningkatkan honorarium tenaga pengajar, dan memulai reformasi Polri dari akarnya.
#Polri #Polisi #DPR
Red_MPena